Bandung, (PJN) — Puluhan anggota Koalisi Rakyat Bandung Barat dan Aliansi Aktivis Anti Korupsi Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Pemkab Bandung Barat pada Senin (13/10/2025) sore.
Mereka mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk membersihkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diduga terjadi di lingkungan pemerintahan.
Aksi ini dimulai dari Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung, dilanjutkan ke Gedung DPRD Bandung Barat, dan berakhir di halaman Kantor Bupati Bandung Barat sebelum massa membubarkan diri.
Dalam orasinya, Koordinator aksi Asep Herna menyatakan, unjuk rasa ini merupakan panggilan moral rakyat Bandung Barat untuk menegakkan supremasi hukum.
Asep menegaskan, temuan lapangan dan laporan masyarakat menunjukkan adanya penyimpangan anggaran, jual beli jabatan, dan manipulasi kebijakan di tubuh Pemkab Bandung Barat. “Rotasi dan mutasi pejabat tidak sesuai sistem merit dan netralitas ASN. Sekretaris Daerah (Sekda) AZ diduga melakukan manipulasi kebijakan anggaran dan memusatkan kendali keuangan,” ungkap Asep. Ia juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum DPRD berinisial DAM dalam pengaturan proyek APBD, terutama menjelang akhir tahun 2025. “DPRD dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan merusak kepercayaan publik. Bila DPRD diam, aksi besar akan digelar ke Kementerian dan KPK,” tegasnya.
Koalisi tersebut menegaskan, aksi ini tidak bermuatan politik, melainkan merupakan bentuk keprihatinan terhadap rusaknya birokrasi daerah. Mereka menilai Pemkab dan DPRD Bandung Barat telah mengabaikan prinsip good governance dan etika publik. 13 Tuntutan Reformasi Dalam pernyataan sikapnya, Koalisi membawa 13 tuntutan reformasi dan etika yang mereka sebut sebagai
“Desakan Bersih-Bersih Total”. Tuntutan tersebut antara lain pembentukan tim etik DPRD KBB untuk memeriksa Dona Ahmad Muharam, pelaksanaan sidang etik terbuka, audit investigatif oleh BPK dan KPK terhadap APBD, serta penonaktifan pejabat yang terlibat dalam malaadministrasi. Mereka juga menuntut pengusutan terhadap defisit fiktif sebesar Rp500 miliar, pembongkaran praktik “Pokir Siluman”, pencopotan Sekda AZ yang diduga menjadi aktor utama penyimpangan, serta penolakan terhadap mutasi pejabat di lima dinas besar yang dianggap sarat kepentingan politik.
Membersihkan mafia jabatan dan anggaran. Mengembalikan birokrasi yang profesional dan berintegritas,” tegas Asep. Asep menambahkan, pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga pemerintah daerah benar-benar bersih. “Kami akan terus mengawal, karena ini tentang masa depan Bandung Barat yang bersih dan berpihak kepada rakyat,” tandasnya. Sementara itu, Asisten III Administrasi Umum Pemkab Bandung Barat, Rini Sartika, menanggapi aksi tersebut dengan menyatakan bahwa seluruh aspirasi akan diteruskan kepada pimpinan daerah.
(Angga).
