Jakarta, (PJNN) — Pesatnya perkembangan sistem pembayaran digital, semakin menjauhkan masyarakat Indonesia dari transaksi tunai alias cash. Fenomena ini dinilai positif kaum buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Parekraf (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) KSPSI, Jumhur Hidayat menyebut, sistem pembayaran digital memang punya banyak kelebihan. Diantaranya adalah lebih aman dan efisien.
“Kalau sebelumnya kita hanya kenal kartu kredit dan kartu debet, kini semakin banyak pilihan. Misalnya, m-banking dan e-wallet atau dompet elektronik, melengkapi sistem pembayaran QRIS,” ungkap Jumhur, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Namun, lanjut Jumhur, berkembangnya sistem pembayaran digital punya nilai negatif. Karena, menggerus ikatan batin antara pelayan dengan konsumen. Misalnya, saat berada di restoran, konsumen kesulitan jika ingin memberikan uang tambahan alias tip.
“Hubungan antara pelanggan dan pelayan restoran, menjadi hambar. Padahal ekspresi cinta itu adalah memberi. Sehingga kalau fasilitas untuk memberi tip dihapuskan, maka sama dengan menghapus sarana untuk mengekspresikan cinta sesama,” ujar Jumhur
Jumhur menjelaskan, adalah wajar bila pelayan memberikan pelayanan terbaik, karena mengharapkan uang tip yang menambah penghasilannya. “Kalau proses memberi dan menerima ini terbingkai dalam mekanisme pasar pelayanan, saya rasa itu bagus sekali. Semakin baik pelayanan tentunya akan semakin banyak pula tip-nya,” kata Jumhur
Menurut Jumhur, jangan menganggap enteng urusan tip ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2023, pendapatan sektor usaha atau omzet restoran dan rumah makan, mencapai Rp540 trilliun. Dan, sebesar Rp52 triliun diberikan konsumen kepada 2 juta pekerja.
“Kalau saja ada tip rata-rata 5 persen dari omzet, berarti bahwa sekitar Rp27 triliun tambahan uang beredar di masyarakat bawah. Ini tentunya bisa meningkatkan daya beli,” ungkapnya.
Sudah selayaknya kita memfasilitasi mereka yang mau berbagi apalagi dalam situasi ekonomi yang saat ini tingkat daya belinya masih rendah di kalangan bawah,” pungkas Jumhur.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang sangat mendukung beberapa usulan untuk mendongkrak daya beli. Karena langsung berpengaruh terhadap perekonomian nasional.
Terkait daya beli, lanjut Sarman, pertumbuhan ekonomi nasional saat ini ditopang konsumsi rumah tangga yang mencapai 57 persen. Kendati ada sedikit pergeseran di kuartal II-2025, investasi dan ekspor, namun daya beli masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, menurut Sarman, pemerintah harus mampu menjaga stabilitas harga pokok pangan, memastikan stok berbagai bahan pokok agar mampu menyuplai kebutuhan pasar. “Menunda penyesuaian harga BBM, listrik dan gas sampai dengan daya beli masyarakat kita normal seiring dengan perbaikan ekonomi nasional,” kata Sarman.
Sarman menyebut, faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli agar dapat diperbaiki pemerintah seperti; Inflasi dan fluktuasi harga barang, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pendapatan riil yang tidak meningkat, minimnya lapangan kerja, stabilitas nilai tukar rupiah, pajak dan ketersediaan kredit untuk dunia usaha.
(Heriyanto).
