BOGOR, (PJNN) – Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari kesiapan pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bogor Barat.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan, fokus pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas sejak 2025 dan akan terus digenjot pada 2026, khususnya di wilayah Bogor Barat sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menyiapkan calon DOB.
“Program pembangunan tahun 2025 sudah berjalan dan akan kami tingkatkan pada 2026. Infrastruktur di Bogor Barat menjadi perhatian utama sebagai bagian dari persiapan Daerah Otonomi Baru,” ujar Rudy saat memberikan sambutan pada Lokakarya, Pelantikan, dan Musyawarah Kerja Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB) di Leuwiliang, Rabu 17 Oktober 2025.
Rudy mengungkapkan, wacana pembentukan Kabupaten Bogor Barat telah muncul sejak era 1990-an, namun hingga kini belum terwujud.
Karena itu, sejak sekitar 10 bulan memimpin Kabupaten Bogor, pihaknya bergerak cepat merespons aspirasi masyarakat Bogor Barat melalui kebijakan pembangunan yang berpihak.
“Sudah lebih dari tiga dekade masyarakat Bogor Barat menantikan kabupaten baru. Pemerintah daerah tidak main-main. Kami mulai mempersiapkan itu melalui alokasi anggaran infrastruktur yang signifikan,” tegasnya, disambut antusias peserta acara.
Didampingi Wakil Bupati Ade Ruhandi, Rudy menjelaskan bahwa keberpihakan pemerintah daerah tidak hanya terlihat dari pembangunan jalan dan infrastruktur dasar yang menyerap anggaran ratusan miliar rupiah dari APBD 2025, tetapi juga melalui langkah strategis perencanaan wilayah.
Pemkab Bogor menggandeng Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) untuk mempercepat perencanaan perkotaan calon ibu kota daerah baru.
Berbagai kegiatan telah dilakukan, mulai dari survei wilayah, kajian tata ruang perkantoran, hingga forum diskusi kelompok dan planning charrette bersama masyarakat di Bogor Barat dan Bogor Timur.
Wakil Bupati Ade Ruhandi menambahkan, pembangunan infrastruktur merupakan fondasi penting dalam menyambut kabupaten baru.
Ia optimistis infrastruktur yang terbangun akan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta memunculkan pusat-pusat ekonomi baru di Bogor Barat.
“Seperti memulai kehidupan baru, semua kebutuhan harus dipersiapkan terlebih dahulu agar ketika mandiri, daerah ini benar-benar siap,” ujar Ade.
Sementara itu, panelis kegiatan Yusfitriadi menekankan bahwa pembentukan daerah otonomi baru harus berbasis kebutuhan masyarakat, bukan sekadar kepentingan elite.
“Infrastruktur adalah syarat mutlak. Pemekaran harus membawa kesejahteraan, bukan hanya ambisi. Moratorium DOB dulu terjadi karena banyak daerah baru tidak siap secara sumber daya,” ujarnya.
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bogor Bambam Setia Aji menjelaskan, pembangunan infrastruktur calon DOB Bogor Barat dilakukan secara bertahap dengan fokus pada kelayakan wilayah ibu kota dan kawasan pendukungnya.
Ia menyebutkan, estimasi kebutuhan anggaran pembangunan hingga kawasan perkotaan rampung mencapai sekitar Rp5,6 triliun.
Ketua KPPKBB Yana Nurheryana mengapresiasi langkah dan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mempercepat pembangunan di Bogor Barat.
Ia menyatakan, pihaknya terus mengawal dan mendukung program tersebut melalui penguatan koordinasi di 14 kecamatan wilayah Bogor Barat.
“Kami berkolaborasi dengan semua pihak untuk memastikan persiapan Kabupaten Bogor Barat berjalan optimal. Semangat kami sejalan dengan pemerintah daerah, bersama-sama mewujudkan kabupaten baru,” pungkasnya
(Hendra).
