Bogor, (PJNN) — audensi masyarakat pamijahan bersatu (AMPB) audensi terkait energi panas bumi ( geotermal salak ) pertemuan yang berlangsung dikantor PT star enegi pada hari rabu 22 oktober 2025 audensi yang dihadiri berbagi pihak termasuk TNI & kepolisian yang berlangsung.
diterima H asrul sebagai humas bp heng hj ade PT star energi ( SE ) isi audensi membahas berbagai dinamika sosial yang berkembang ditengah masyarakat serta langkah setrategis kedepan pentingnya edukasi impormasi publik.
tentang kegiatan pengeboran panas bumi ketua aliansi mamad yang memimpin audensi tersebut menyampaikan perlu nya tranparansi keterbukaan buat publik lebih menyeluruh dan paktual untuk mensosialisasikan beberapa program kegiatan dipengeboran panas bumi kepada masyarakat juga program sosial lainnya seperti bonus produksi CSR juga program sosial lainnya brangkat dari kepedulian dan kehawatiran sering terjadinya gempa apa ini kena dampak karna dampak dari akibat ajtipitas pengeboran yang ada diwilayah gunung salak.
atau disebabkan karna alam ( allahu ALAM ) kami sebagai warga masyarakat yang bersatu dalam Aliansi ( AMPB ) meminta kedepannya membuka seluas luasnya inpormasi tranparasi dari pihak pemerintah juga dari pihak perusahaan PT star energi gunung salak.
terkait keinginan hak hak warga masyarakat seperti bonus produksi Bp CSR juga kegiatan yang lainnya yang menyangkut program sosial lainnya berbasis data dan pakta untuk kepentingan warga itu yang kami minta sebagai sarat utama UUD 45 keterbukaan publik dan inpormasi tranparasi publik sehingga sampai ada bahasa dari Aliansi warga meminta proyek pengeboran di tutup sementara untuk meyakinkan warga masyarakat bahwa itu bukan kegiatan dari pengeboran sementara H asrul menyambut baik keterbukaan dialog yang berlangsung dan menyambut menjalankan setiap tahapan eksplorasi dengan prinsip kehati hatian dan keterbukaan Aliansi harapan besar dari audensi ini ada nilai dialog yang tranparan
Diperlukan komunikasi yang terbuka dan tranparan untuk menjembatani kesenjangan inpormasi atau perusahaan pemerintah dan warga komitmen terhadap lingkungan adanya jaminan yang tertulis pada aliansi sesuai yang dipertanyakan prihal potensi manpaat ekonomi bagi masyarakat seperti lapangan kerja dan potensi lainnya sebagai program pembangunan.
masyarakat tidak cukup disini kami Aliansi masyarakat pamijahan bersatu sekaligus dalam dekat waktu akan melaporkan 15 desa ke APH aparat penegak hukum terkait tidak adanya tranparansi terkait anggaran bonus produksi kami akan pertanyakan kepada aparatur pemerintah kab bogor seperti apa dana CSR program sosial yang diberikan star energi.” Pungkasnya
(Hendra/Along).
