BANDUNG, (PJNN) — puluhan gerakan, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil di Bandung bersatu dalam Global Climate Strike Bandung 2025 dengan mengusung tema besar “Urundaya Iklim”, sebuah semangat gotong royong untuk mempertahankan ruang hidup dan memperjuangkan keadilan iklim.
Bandung,(PJNN)-Aksi ini menjadi bagian dari gelombang mobilisasi global merespons penyelenggaraan COP30 di Belém, Brazil.
Aksi yang dimulai sejak 15 November ini menegaskan bahwa masyarakat akar rumput di Bandung tidak tinggal diam melihat kebijakan pembangunan yang merusak lingkungan, memperdalam ketimpangan, serta mengancam masa depan generasi muda.
Gerakan Urundaya Iklim dibagi ke dalam dua rangkaian utama, Ruang Urundaya Iklim dan Pawai Iklim.
Ruang Urundaya Iklim, yang berlokasi di Dago Elos, menjadi tempat konsolidasi berbagai kelompok untuk memperdalam analisis krisis iklim, merumuskan taktik gerakan, hingga membuat alat peraga kampanye.
Lokasi ini dipilih karena menjadi simbol perlawanan warga terhadap konflik ruang dan ancaman penggusuran.
Pada hari puncak, massa aksi menggelar Pawai Iklim melalui longmarch dari Taman Cikapayang menuju Cikapundung Riverspot sejauh lebih dari 3 kilometer.
Pawai ini diwarnai berbagai seni budaya, termasuk kesenian reak dari Bandung Timur.
Farrel Raihan Gunawan dari Extinction Rebellion (XR) Bandung yang juga bertindak sebagai caretaker aksi menyebut bahwa warna-warni materi kampanye adalah bentuk keterwakilan keberagaman peserta.
“Ini supaya merepresentasikan bahwa yang terlibat datang dari berbagai usia, latar belakang, dan pekerjaan. Bukan hanya aktivis lingkungan saja, siapa pun warga bumi bisa ikut,” ujar Farrel Minggu (16/11).
“Secara konsep kami ingin tampilan pawai tetap cerah dan sumringah, supaya terasa bahwa pawai iklim ini juga bisa dilakukan dengan gembira.” tambahnya
Dalam aksinya, massa menyuarakan tuntutan besar yang mencakup isu lokal Bandung hingga persoalan global. Beberapa tuntutan utama meliputi:
1. Penyelesaian Konflik Agraria di Bandung Raya,Massa menyoroti konflik yang masih berlangsung di berbagai titik seperti Punclut, Dago Elos, Sukahaji, hingga Kebun Binatang Bandung.
Gerakan ini menuntut dihentikannya seluruh praktik perampasan lahan oleh korporasi dan mendorong Reforma Agraria Sejati sebagai syarat tercapainya keadilan iklim.
2.Penegakan Hukum Lingkungan yang Tegas
Para aktivis menilai hukum lingkungan masih lemah dan tidak memberikan efek jera bagi korporasi yang merusak lingkungan.
3. Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Pengesahan RUU Masyarakat Adat
Massa menekankan bahwa masyarakat adat adalah penjaga ruang hidup yang selama ini terancam akibat pembangunan.
4. Transisi Energi Berkeadilan
Mereka menolak proyek-proyek “energi hijau palsu” yang justru merampas ruang hidup warga, termasuk eksplorasi panas bumi (geothermal) di Kamojang, Sumedang, serta mengingatkan ancaman pada empat Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) lain: Gunung Tampomas, Gede Pangrango, Papandayan, dan Kuningan.
Selain tuntutan nasional dan global, aksi ini juga menyoroti persoalan krisis ekologis lokal Bandung seperti darurat sampah, hilangnya RTH, dan krisis air bersih.
Mereka menuntut pemerintah menghentikan alih fungsi ruang hijau, memperbaiki tata kelola sampah, serta membangun sistem kesiapsiagaan bencana yang berbasis pada pemulihan ekosistem, bukan sekadar wacana.
Gerakan ini juga menekankan bahwa perempuan dan kelompok rentan adalah pihak paling terdampak krisis iklim, sehingga kebijakan penanganan iklim harus berperspektif gender.
Selain itu, massa menyatakan solidaritas kepada masyarakat yang tertindas akibat perang dan kolonialisme seperti Palestina dan Sudan, karena keadilan iklim dianggap tidak dapat dipisahkan dari keadilan kemanusiaan global.
Farrel menyebut bahwa COP30 masih memperlihatkan kecenderungan solusi yang tidak menyentuh akar persoalan.
“Kita melihat pemerintah dunia hanya menawarkan solusi semu. Bahkan lokasi COP30 sendiri mengorbankan lahan masyarakat adat. Ada represi yang terjadi,” katanya.
“Komitmen Indonesia pun tidak jelas. Apalagi perwakilan kita di COP30 adalah adik Presiden Prabowo yang juga pengusaha di sektor energi. Jadi seperti omong kosong—ini malah oligarki yang mengatur masa depan transisi energi.” paparnya
Farrel menegaskan bahwa perubahan iklim di Bandung bukan isu abstrak, melainkan realitas yang sudah terasa.
“Suhu Bandung meningkat dari tahun 80-an. Mungkin hanya 0 koma sekian derajat, tapi itu berdampak besar. Kalau naik 2 derajat saja, satwa bisa hilang dan air bersih semakin langka,” ujarnya.
Ia menilai bahwa kondisi ini adalah akumulasi panjang kebijakan yang tidak berpihak pada ekologi
Farrel mengatakan bahwa aksi ini bukan sekadar demonstrasi, tetapi upaya membangun kesadaran publik bahwa krisis iklim adalah kenyataan yang harus dihadapi bersama.
“Setidaknya kita sebagai warga sipil bisa terlibat untuk memperlambat krisis iklim terus terjadi, kita ingin opini publik terbuka: krisis iklim itu nyata, bukan kebohongan.” pungkasnya (Dam)
(Opik.N)
